JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh tantangan. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan perlindungan pekerja menjadi fokus utama dalam upaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional sekaligus memastikan keberlangsungan dunia usaha.
Sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan guna memastikan kondisi ketenagakerjaan tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi berbagai sektor usaha. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah akan membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan kalangan pengusaha, guna mencegah terjadinya gelombang PHK.
“Pemerintah bisa bersinergi dengan serikat buruh. Tentu saja, kami juga akan bersinergi dengan Apindo dan Kadin,” ungkap Said Iqbal.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku usaha menjadi faktor penting untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Dengan komunikasi yang intensif, berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas industri dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal.
“Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK,” bebernya.
Ia menambahkan, pendekatan proaktif tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para pekerja sekaligus membantu dunia usaha mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.
Di daerah, pemerintah juga terus memperkuat berbagai program untuk menjaga daya tahan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, mengatakan pemerintah daerah memahami tantangan ekonomi yang sedang dihadapi pelaku usaha dan berkomitmen menghadirkan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha sekaligus melindungi pekerja.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan perlindungan tenaga kerja menjadi kunci dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Untuk itu, berbagai program pembangunan yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja terus didorong.
“Program-program pembangunan yang bersifat padat karya terus didorong karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ini menjadi salah satu strategi untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat,” kata Jayadi.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat kapasitas UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi, sehingga dapat terus menciptakan lapangan kerja dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi PHK diharapkan mampu menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. (*)
