JAYAPURA – Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan transparan di Papua terus diperkuat melalui pelibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat dan tokoh agama. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan lokal sekaligus menjaga stabilitas keamanan yang menjadi fondasi utama kemajuan daerah.
Tokoh muda Papua yang juga Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini terus diarahkan agar semakin merata, termasuk melalui berbagai kebijakan afirmatif bagi Papua. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi keamanan yang kondusif.
“Pembangunan nasional terus diarahkan agar lebih merata, termasuk melalui perhatian khusus kepada Papua dan kebijakan Otonomi Khusus. Keberhasilan pembangunan di daerah tersebut sangat bergantung pada kondisi keamanan yang stabil dan kondusif,” ujar Ali Kabiay dalam wawancara di Radio RBS Jayapura.
Ia menjelaskan bahwa keamanan merupakan syarat utama agar investasi, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat dapat berkembang secara optimal. Dengan situasi yang aman, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat.
“Keamanan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan investasi, ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat. Wilayah yang aman akan lebih cepat berkembang dan memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan,” katanya.
Ali juga menekankan pentingnya tata kelola pembangunan yang transparan, jujur, dan akuntabel agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak untuk terus memperbaiki kinerja tanpa saling menyalahkan.
“Tata kelola pembangunan harus dilakukan secara transparan, jujur, dan akuntabel agar anggaran tepat sasaran. Selain itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk memperbaiki kinerja tanpa saling menyalahkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai keterlibatan masyarakat adat dan tokoh agama harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan. Sebagai pemilik wilayah sekaligus penjaga nilai-nilai sosial dan budaya, masyarakat adat memiliki posisi strategis dalam menjaga harmoni serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Pembangunan perlu melibatkan masyarakat adat, pemerintah, serta tokoh agama secara bersamaan. Masyarakat adat memiliki peran penting sebagai pemilik wilayah sekaligus penjaga norma sosial yang telah diwariskan,” ujarnya.
Ali menambahkan bahwa penguatan peran masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan akan membantu mencegah konflik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan. Di saat yang sama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur dasar perlu terus dilakukan secara seimbang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Papua.
