Jakarta – Pemerintah terus memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran melalui proses seleksi yang ketat dan terukur. Program pendidikan berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik berstandar nasional.
Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar perluasan akses pendidikan, melainkan investasi jangka panjang negara.
“Cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang yang strategis. Dampaknya mungkin tidak instan, tetapi akan membentuk perubahan yang bersifat mendasar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, program ini menerapkan sistem pembelajaran adaptif melalui skema multi-entry, multi-exit yang memungkinkan siswa mengikuti pendidikan sesuai kesiapan dan capaian belajar masing-masing. Pendekatan ini memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak dengan latar belakang akademik yang beragam.
Untuk menjaga kualitas pendidikan, pemerintah menetapkan standar tinggi dalam rekrutmen tenaga pengajar. Selain memenuhi syarat akademik dan sertifikasi, guru juga dibekali kompetensi pendampingan psikologis dan penguatan karakter.
“Guru di Sekolah Rakyat tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping utama bagi siswa. Kedekatan dan kualitas interaksi menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter,” jelas Fajar.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan proses seleksi siswa dilakukan melalui sistem jemput bola agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.
“Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan praktik titipan maupun suap dalam proses seleksi. Menurutnya, integritas pelaksanaan menjadi kunci agar program strategis ini tetap bersih dan tepat sasaran.
Ke depan, pemerintah menyiapkan penambahan 104 lokasi baru serta pembangunan 93 gedung permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini menjadi bagian dari target pemerataan akses Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota pada 2029.
