Jakarta – Pemerintah memastikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional dilakukan di atas lahan yang memiliki status hukum jelas dan sah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah tudingan terkait penggunaan lahan sengketa dalam pembangunan beberapa batalion teritorial di daerah.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan bahwa pembangunan batalion teritorial tidak dilakukan dengan cara menyerobot lahan masyarakat. Menurutnya, seluruh lokasi pembangunan berasal dari aset milik instansi pertahanan, lahan negara, atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Atau lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tidak benar apabila disebut bahwa kami menyerobot lahan,” kata Muhammad Nas dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa penetapan lokasi pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku serta melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Karena itu, setiap pembangunan markas batalion baru telah mempertimbangkan aspek legalitas dan kepentingan masyarakat setempat.
Nas menambahkan, TNI tetap mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di lapangan.
“Pada prinsipnya, TNI tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, serta komunikasi yang baik dengan seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, rencana pembentukan BTP juga mendapat dukungan dari Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, kebijakan memperbanyak BTP, khususnya di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Jawa, merupakan langkah strategis yang telah dirancang secara matang oleh Kementerian Pertahanan.
“Saya kira konsep tersebut sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan saya kira yang sekarang diperkuat atau diperbanyak, terutama di seluruh kabupaten/kota di Jawa, itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan,” kata Ace di Kantor Lemhannas RI, Jakarta.
Ace menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi prioritas karena memiliki jumlah penduduk terbesar sekaligus potensi kerawanan sosial yang perlu diantisipasi demi menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan membuat BTP ini memang harus didahulukan,” ungkapnya.
Selain memperkuat aspek pertahanan dan keamanan, Ace menilai keberadaan BTP juga akan mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Pertahanan sendiri menargetkan pembangunan 750 batalion teritorial baru hingga tahun 2029. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 150 batalion setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
