Jakarta – Sebanyak 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan selesai dibangun pada 20 Juni 2026 demi menyambut dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Pemerintah mengintegrasikan langkah pengerjaan di lapangan guna menjamin percepatan fasilitas pendidikan ini selesai tepat waktu. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat langsung memutus rantai ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan di berbagai wilayah
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
“Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara.
Kuswara menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Ia menyebut Menteri PU juga turun langsung melakukan pengawasan ke lapangan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026,” katanya.
Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang selama ini telah berjalan, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan di sejumlah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan rapat koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, program tersebut bukan hanya pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
“Program Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi kuat dan eksekusi disiplin, target 20 Juni 2026 sangat mungkin tercapai,” tegasnya.
Untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai jadwal, Kementerian PU juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi di lingkungan kementerian. Selain itu, sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dengan sistem kerja tiga shift guna mempercepat penyelesaian proyek di seluruh daerah.
