Jakarta – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD berjalan tepat sasaran dengan pengawasan ketat dari pusat hingga daerah, guna mendukung perbaikan gizi dan menekan angka _stunting_ secara nasional.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa program MBG untuk kelompok 3B merupakan intervensi krusial yang menyasar fase awal kehidupan manusia. Ia menyatakan bahwa seluruh proses, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penerima manfaat, harus dipastikan berjalan sesuai standar.
“Program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan generasi masa depan. Karena itu kita cek kepastiannya, mulai dari SPPG sampai penerima manfaatnya,” ujarnya.
Dalam peninjauan lapangan, pemerintah juga menemukan bahwa keluarga dalam kategori risiko stunting masih menghadapi persoalan mendasar seperti hunian dan sanitasi yang kurang memadai. Kondisi ini mendorong perlunya intervensi berkelanjutan, tidak hanya melalui bantuan makanan bergizi, tetapi juga pendampingan keluarga secara intensif.
Wihaji menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memastikan distribusi program berjalan efektif. Menurutnya, TPK memiliki fungsi strategis dalam memberikan edukasi, melakukan pemantauan, serta mendampingi langsung ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di tingkat desa.
“Peran Tim Pendamping Keluarga dalam pelaksanaan MBG 3B sangat penting dalam mendukung distribusi layanan, melakukan pendampingan, edukasi keluarga, serta pemantauan langsung kondisi penerima manfaat,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi program harus dilakukan secara kolaboratif.
“MBG 3B bukan sekadar distribusi makanan, melainkan layanan negara yang harus dijaga kualitasnya melalui koreksi lapangan secara cepat dan berkelanjutan,” kata Wihaji.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menurunkan angka stunting menjadi 18,8 persen pada 2026 dan 14 persen pada 2029. Pemerintah pun terus memperluas implementasi program MBG dan memperkuat layanan SPPG di berbagai daerah.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengambil langkah konkret dengan membentuk tim optimalisasi penyaluran MBG. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa tim tersebut dibentuk setelah dilakukan inspeksi langsung di sejumlah sekolah dan SPPG.
“Saya seizin Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana, kemudian membentuk tim optimalisasi untuk penyaluran MBG agar tepat sasaran,” ujarnya.
Tim ini akan memulai penyisiran penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain. Nanik menegaskan bahwa MBG akan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“MBG akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang siswanya memang mau menerima dan membutuhkan,” jelasnya.
Dengan langkah evaluasi ini, pemerintah berharap anggaran dapat digunakan secara efisien serta menghindari pemborosan akibat makanan yang terbuang. Pemerintah juga membuka ruang masukan dari berbagai pihak untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
