Jakarta – Pemerintah menertibkan operasional dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan pelaksanaannya di seluruh daerah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen menjaga standar layanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan makanan yang higienis dan bernutrisi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan BGN untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan MBG tak sesuai petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur.
Nanik juga melaporkan ke Presiden bahwa pihaknya terus melakukan suspend atau penutupan sementara untuk SPPG-SPPG yang tidak sesuai juknis, menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), termasuk jika ada mitra yang menaikkan harga bahan baku serta memonopoli pemasok demi keuntungan pribadi.
“Presiden memerintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Nanik.
Selain itu, penguatan standar program juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala. Tim pengawas dari pusat dan daerah akan melakukan inspeksi rutin guna memastikan seluruh pihak yang terlibat mematuhi pedoman yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga penghentian kerja sama.
Langkah ini juga dibarengi dengan pembinaan kepada pengelola dapur MBG. Pemerintah memberikan pelatihan teknis terkait keamanan pangan, manajemen dapur, serta pemenuhan gizi seimbang. Dengan demikian, penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan sebanyak 2.162 SPPG. Penutupan sementara tersebut dilakukan terhadap dapur yang belum memenuhi standar, termasuk aspek higiene dan sanitasi.
“Ini yang enggak tertib, belum memenuhi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan lain-lain. Jadi kita terus-menerus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.
Zulhas menambahkan sebagian besar dapur yang ditutup berstatus suspend atau penghentian sementara agar dapat melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka operasionalnya berpotensi dihentikan permanen.
Diketahui, program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaannya menjadi perhatian utama agar manfaat yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.
Pemerintah berharap dengan adanya penertiban dan penguatan standar ini, kepercayaan publik terhadap program MBG semakin meningkat. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem penyediaan makanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
