Oleh : Zaki Walad )*
Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, pemerintah memperkuat langkah efisiensi ekonomi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan ketahanan fiskal. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara kini difokuskan pada optimalisasi belanja serta penutupan celah kebocoran penerimaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional di tengah tekanan global seperti konflik kawasan dan fluktuasi harga energi.
Dalam konteks tersebut, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan bahwa implementasi GovTech dan digitalisasi memiliki potensi besar dalam menekan kebocoran anggaran negara hingga mencapai Rp240 triliun. Selain itu, transformasi ini juga diyakini mampu mendorong peningkatan rasio pajak nasional hingga mendekati level negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kapasitas penerimaan negara secara berkelanjutan.
Kinerja penerimaan pajak pada awal tahun 2026 turut memperkuat optimisme pemerintah. Dalam tiga bulan pertama, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat mencapai sekitar 30 persen secara konsisten. Jika tren ini dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat dari kisaran 9 persen menjadi 12 hingga 13 persen. Peningkatan ini menjadi indikator penting bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan mulai menunjukkan efektivitas dalam memperluas basis penerimaan tanpa memberikan tekanan berlebih kepada masyarakat.
Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, pemerintah juga merancang kebijakan efisiensi energi melalui skema kerja fleksibel atau work from home. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas pekerja sehingga konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Dengan skema satu hari bekerja dari rumah dalam lima hari kerja, pemerintah memperkirakan penghematan energi dapat mencapai sekitar 20 persen dari konsumsi normal.
Rencana penerapan kebijakan tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya direncanakan dimulai setelah Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan mekanisme yang masih dalam tahap pematangan. Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai langkah adaptif dalam menghadapi tekanan global, khususnya untuk menjaga stabilitas subsidi energi dan daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Meski demikian, perhatian terhadap kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai bahwa selama kinerja tetap terukur dan pelayanan publik berjalan optimal, kebijakan efisiensi seperti WFH layak didukung sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal nasional.
Langkah efisiensi juga dilakukan di sektor pertahanan sebagai bagian dari mitigasi terhadap dampak geopolitik global. Kementerian Pertahanan bersama TNI mengimplementasikan penghematan penggunaan bahan bakar dengan tetap menjaga kesiapan operasional. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa kebijakan ini bersifat administratif dan manajerial, sehingga tidak mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.
Efisiensi di sektor ini difokuskan pada pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas. Penggunaan alat utama sistem persenjataan diatur sesuai kebutuhan operasional, sementara mobilitas dinas juga disesuaikan untuk menghindari pemborosan energi. Selain itu, penyesuaian hari kerja pada fungsi tertentu hingga menjadi empat hari juga dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya optimalisasi sumber daya.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai penghematan semata, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Kebijakan ini dilaksanakan secara adaptif, terukur, dan bertahap agar tetap sejalan dengan kebutuhan masing-masing sektor serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun stabilitas nasional.
Selama setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian penting yang menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan global. Stabilitas pertumbuhan ekonomi berhasil dijaga di tengah ketidakpastian, inflasi tetap terkendali dalam kisaran aman, serta nilai tukar rupiah relatif stabil. Selain itu, kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia terus meningkat, yang tercermin dari arus investasi yang tetap positif.
Transformasi digital dalam layanan publik juga menunjukkan kemajuan signifikan. Berbagai inovasi dalam sistem administrasi pemerintahan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Reformasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.
Upaya efisiensi ekonomi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah strategis yang membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global. Dengan kolaborasi yang kuat, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
