Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG tidak akan terdampak penghematan anggaran. Ia menyebut efisiensi hanya akan dilakukan pada program yang kurang efektif dan bersifat seremonial.
“Saya akan bertahan (melanjutkan MBG) sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo.
Program MBG dinilai penting karena menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Prabowo menekankan program ini sebagai bentuk keberpihakan negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengatasi masalah gizi buruk dan stunting.
“Anak umur 11 tahun, badannya seperti anak 4 tahun. Saya lihat sendiri di lapangan,” katanya.
Selain dampak sosial, MBG juga memberikan efek ekonomi yang luas. Program ini membuka peluang kerja dari dapur produksi hingga distribusi bahan pangan. Pada tahap puncak, diperkirakan terdapat 30 ribu hingga 31 ribu dapur layanan di seluruh Indonesia. Dengan asumsi setiap dapur mempekerjakan 50 orang, potensi tenaga kerja yang terserap mencapai sekitar 1,5 juta orang.
Penyerapan tenaga kerja juga diperluas melalui keterlibatan vendor pemasok bahan pangan. Setiap dapur diperkirakan bekerja sama dengan 5 hingga 10 vendor, yang melibatkan petani sehingga menambah potensi tenaga kerja hingga 1,5 juta orang.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada kendala di lapangan. Lebih dari 1.000 dapur telah ditutup karena tidak memenuhi standar, sebagai upaya menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan.
Prabowo memastikan pembiayaan MBG tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir dan kita kurangi kebocoran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada awal Maret 2026, penerima manfaat program MBG ini sudah sebanyak 61,62 juta orang melalui 25.082 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Penerima MBG siswa sebanyak 50 juta orang, dan 10,5 juta penerima yang non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia juga ada yang mendapatkan makan bergizi,” jelas Suahasil.
“Kemenkeu akan memastikan anggaran program MBG dijalankan dengan tata kelola yang baik dan efisien,” pungkasnya.
