Jakarta – Percepatan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi kembali digencarkan pemerintah sebagai bagian dari strategi memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, pada 8 Maret 2026. Program ini telah dilaporkan kepada Prabowo Subianto sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa proyek ini merupakan terobosan penting dalam penyediaan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan akses ekonomi. Rusun subsidi yang dibangun tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, melainkan menghadirkan ekosistem hunian yang layak dan produktif.
“Rencana 8 Maret kita akan lakukan groundbreaking. Ini bagian dari percepatan dan terobosan yang sedang kita lakukan,” ujar Maruarar di Bekasi, Jawa Barat.
Ara mengungkapkan bahwa sebelum pembangunan dimulai secara masif, pihaknya akan melakukan survei untuk memahami kebutuhan dan preferensi calon penghuni. Pendekatan berbasis kebutuhan ini diharapkan memastikan hunian yang dibangun tidak hanya terjangkau secara harga, tetapi juga sesuai dengan karakter dan pola hidup masyarakat perkotaan.
“Kita ingin memahami bagaimana kemauan konsumen. Karena itu, akan dilakukan survei dengan metodologi yang tepat dan sampling yang benar agar produk rusun subsidi ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain aspek bangunan, pemerintah juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, pasar, tempat kerja, serta akses transportasi. Dengan konsep integrasi kawasan, rusun subsidi diharapkan mampu mengurangi beban biaya transportasi dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja di kawasan industri sekitar.
“Rusun subsidi ini tidak hanya bangunan, tetapi harus didukung lingkungan yang layak dan produktif bagi penghuninya,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan rusun subsidi ini menjadi jawaban atas persoalan keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri padat penduduk.
“Rusun subsidi ini adalah solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat. Jumlah penduduk di Bekasi sangat besar karena kawasan industri, sementara lahannya terbatas,” ujar Dedi.
Dedi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat regulasi agar pertumbuhan industri sejalan dengan penyediaan hunian bagi pekerja.
“Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap kawasan industri menyiapkan kawasan perumahan, termasuk rusun seperti ini,” tutur Dedi.
Dengan lokasi yang dinilai strategis dan berdekatan dengan kawasan industri, rusun subsidi Meikarta diproyeksikan memiliki pangsa pasar tinggi. Pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah membahas skema harga terbaik agar tetap terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah dan pengembang swasta diharapkan menjadi model baru percepatan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan Indonesia.
