JAKARTA — Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Berbagai upaya telah disiapkan agar masyarakat dapat menjalani ibadah dengan tenang tanpa dihantui lonjakan harga yang membebani. Salah satu langkah utama yang diambil adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diprioritaskan menjelang bulan suci.
Melalui Perum Bulog, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33.244.408 KPM dengan alokasi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk periode Februari dan Maret 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11,92 triliun.
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil dan harga terkendali.
“Bantuan pangan ini akan menjangkau lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan. Kami berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga selama bulan Ramadan,” ujar Amran.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa stok bahan pangan selama Ramadan berada dalam posisi aman. Per 13 Februari 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 3,53 juta ton, sementara stok minyak goreng tercatat sekitar 15.000 kiloliter.
Pemerintah juga telah membentuk Satgas Saber Pelanggaran Pangan untuk mengawasi distribusi bahan pangan dan memastikan tidak ada penimbunan atau praktik yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya keberlanjutan stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. Kami optimistis ketersediaan stok cukup karena produksi beras dalam negeri diproyeksikan meningkat pada Januari hingga Maret,” kata Airlangga.
Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga menyampaikan bahwa skema bansos berupa komoditas fisik lebih efektif dalam meredam tekanan harga dibandingkan bantuan tunai.
“Dengan memberikan bahan pangan langsung kepada masyarakat, suplai di pasar bertambah sehingga harga bisa lebih terkendali. Bantuan tunai justru berpotensi memicu inflasi,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah memastikan bahwa masyarakat dapat menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026 tanpa kekhawatiran tentang harga bahan pokok yang melambung. Pemerintah telah membuktikan bahwa stabilitas pasar pangan bukanlah hal yang mustahil dicapai jika semua elemen bergerak bersama.
