Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga saat ini telah berdiri sebanyak 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur khusus untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah tersebut menjadi tonggak penting dalam mempercepat perluasan jangkauan MBG di seluruh Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen kuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan gizi nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan seluruh fasilitas SPPG dibangun sepenuhnya melalui kontribusi para mitra tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa sinergi pemerintah dan dunia usaha mampu mendorong kemandirian pembangunan nasional di sektor gizi.
“Sebanyak 10.681 SPPG yang telah beroperasi saat ini sepenuhnya dibangun dari kontribusi para mitra, tanpa satu pun menggunakan dana APBN. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap perbaikan gizi anak bangsa sangat tinggi,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan, pihaknya menargetkan pembangunan mencapai 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil hingga akhir tahun 2025. Ia pun mengajak para pengusaha dan mitra strategis untuk terus berperan aktif dalam memperluas jaringan SPPG, agar manfaat MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
“Partisipasi mitra sangat berharga. Kami ingin program ini tidak hanya memperkuat ketahanan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” kata Dadan.
Lebih lanjut, Dadan menyebutkan bahwa dalam pembangunan satu unit SPPG, mitra umumnya mengeluarkan dana sekitar Rp 2 miliar. Investasi tersebut tidak hanya memperkuat infrastruktur penyediaan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan tenaga kerja lokal.
“Saya sangat mengapresiasi para mitra yang dengan komitmennya berkontribusi minimal Rp 2 miliar per dapur. Ini bukan hanya investasi sosial, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat,” tambah Dadan.
Sementara itu, Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Suardi Samiran, menambahkan bahwa keberadaan satu SPPG dapat menghasilkan perputaran uang hingga Rp 1 miliar per bulan. Dengan jumlah dapur yang banyak di setiap kabupaten, dampaknya terhadap perekonomian daerah menjadi sangat signifikan.
“Jika satu SPPG memiliki perputaran dana Rp 1 miliar per bulan dan dalam satu kabupaten terdapat sekitar 70 hingga 80 dapur, maka potensi perputaran uang bisa mencapai Rp 80 miliar setiap bulan atau sekitar Rp 800 miliar dalam setahun,” jelas Suardi.
Menurutnya, nilai ekonomi tersebut bahkan dapat melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah kabupaten, sekaligus menunjukkan bahwa program MBG memiliki dampak berantai yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Melalui percepatan pembangunan SPPG ini, BGN optimistis program Makan Bergizi Gratis akan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan gizi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.***
