Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya swasembada beras, dengan capaian stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari empat juta ton.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, melampaui catatan stok beras pada tahun 1984 yang mencapai tiga juta ton.
“Target awal swasembada beras kita adalah empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun oleh Presiden. Dengan kondisi stok yang sudah sangat melimpah, kami optimistis tahun ini Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras,” ujar Amran
Ia menambahkan bahwa ketersediaan beras yang cukup tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjaga stabilitas harga agar tidak memberatkan konsumen.
Lebih jauh, Amran menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan sosial berupa beras sebanyak 360 ribu ton untuk didistribusikan selama dua bulan, khususnya kepada masyarakat di wilayah non-penghasil beras seperti Papua, Maluku, dan daerah perkotaan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat keamanan pangan nasional.
“Strategi kami adalah menjaga harga di tingkat petani agar tetap menguntungkan, sekaligus memastikan harga di tingkat konsumen tetap terjangkau,” tambah Menteri Pertanian.
Di tempat terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada swasembada beras semata, tetapi juga memperluas upaya ketahanan pangan ke aspek keamanan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Narasi ketahanan pangan kita merujuk pada Undang-Undang Pangan dengan prioritas utama pada komoditas beras, diikuti jagung pakan, gula konsumsi, dan garam konsumsi,” jelas Nani.
Ia menambahkan bahwa Kemenko Pangan mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil dan cadangan pangan nasional kuat.
Menurut Nani, keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional memerlukan sinergi antar kementerian serta pemanfaatan anggaran yang optimal, termasuk dalam menjaga daya beli petani melalui NTP (Nilai Tukar Petani) yang pada Mei 2025 sudah mencapai angka 121, jauh di atas target 110.
[edRW]
