Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bebas dari praktik prostitusi dan pekerja seks komersial (PSK).
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menanggapi kekhawatiran publik usai beredarnya laporan mengenai adanya aktivitas prostitusi di sekitar wilayah tersebut. Ditegaskannya, lokasi yang menjadi sorotan sebenarnya berada di Kecamatan Sepaku, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari inti kawasan IKN.
“Jadi memang bukan di IKN-nya, bos. Kalau di IKN-nya nggak, itu di daerah Sepaku, di Kecamatan Sepaku waktu itu yang sekarang sudah berkembang,” ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ia menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh Satpol PP dan kepolisian terhadap delapan warung remang-remang yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi, khususnya saat bulan Ramadan. Basuki menilai informasi yang kembali beredar terkait PSK di IKN adalah kabar lama yang didaur ulang.
“Kalau yang online sekarang ternyata itu recycle informasinya. Sebelumnya itu ada, nah sekarang di_recycle,_” katanya.
Basuki juga memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita IKN yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, ia mengakui belum dapat memastikan hal serupa terhadap para pekerja konstruksi yang jumlahnya mencapai 20 ribu orang.
“Kalau dari ASN Otorita nggak ada. Tapi yang para pekerja konstruksi tadi ada 20 ribu, ya. Saya tidak ber-prejudice clean semua, kan juga nggak,” ujarnya.
Basuki memastikan bahwa jika ditemukan aktivitas serupa di masa mendatang, pihaknya tidak akan segan untuk menindak tegas.
“Makanya itu informasi itu, bukan kami menutup-nutupi, nggak ada. Kalau emang ada ya pasti kami tindak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan pemerintah desa terkait dugaan praktik prostitusi daring.
“Kami sudah lakukan pantauan sejak tiga bulan lalu terkait laporan adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN,” jelasnya.
Di tempat yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga menyatakan keprihatinannya atas kabar tersebut.
“Waduh, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujar Cak Imin.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga IKN sebagai kawasan bersih, aman, dan bermartabat, serta akan terus melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan tidak ada praktik prostitusi di wilayah tersebut.
