Oleh: Bara Winatha )*
Penyelundupan masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional Indonesia. Aktivitas ilegal ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, namun juga membuka celah masuknya barang-barang berbahaya, termasuk narkotika, ke dalam wilayah hukum Indonesia. Menyikapi dinamika ini, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum, demi mempersempit ruang gerak para pelaku penyelundupan yang kian lihai memanfaatkan celah regulasi dan geografis negara kepulauan seperti Indonesia.
Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan, Brigjen TNI Muhamad Sujono, mengatakan pemerintah saat ini sedang memperkuat kerangka kolaborasi antar instansi melalui operasionalisasi Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Inisiatif tersebut digagas oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan lintas kementerian yang berlangsung di Jakarta ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Wakil Menteri Koordinator Polkam. Pemerintah tengah mengharmonisasi revisi atas Keputusan Menko Polkam Nomor 177 Tahun 2024 yang mengatur struktur dan fungsi Desk tersebut. Dalam kerangka ini, fokus utama diarahkan pada penguatan deteksi dini di wilayah rawan, termasuk wilayah perbatasan laut dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang kerap luput dari pengawasan intensif.
Di sisi operasional, Direktorat Jenderal Bea Cukai turut menunjukkan komitmen nyata dalam penindakan langsung di lapangan. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam, Muhtadi, mengatakan pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan 266 koli barang kiriman ilegal yang tidak disertai dokumen kepabeanan sah. Penindakan dilakukan oleh Kapal Patroli Bea Cukai 1403 yang mendeteksi pergerakan mencurigakan di perairan Batam menuju Tanjung Uban.
Muhtadi menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata dalam perlindungan industri dalam negeri serta pembangunan nasional. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung pemberantasan penyelundupan, karena sinergi antara pemerintah dan publik akan memperkuat sistem pengawasan nasional secara menyeluruh.
Sementara itu, penyelundupan tidak hanya terbatas pada barang konsumsi umum, tetapi juga menjangkau sektor yang jauh lebih berbahaya seperti narkotika. Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) dalam beberapa waktu terakhir berhasil mengungkap empat kasus penyelundupan narkoba sepanjang Juli 2025 dengan total barang bukti mencapai 21.328,15 gram sabu. Temuan ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman penyelundupan terhadap ketahanan sosial dan keamanan wilayah perbatasan.
Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, mengatakan para pelaku kini telah mengganti metode penyelundupan narkoba mereka. Dari sebelumnya menggunakan kemasan teh bermerek China berwarna hijau, kini beralih ke kemasan bergambar durian berwarna coklat dan emas untuk mengelabui aparat penegak hukum. Perubahan kemasan ini merupakan indikasi bahwa sindikat penyelundupan telah memodifikasi strategi untuk menghindari deteksi.
Upaya pengawasan kini tidak hanya berbasis pada lokasi dan volume barang, tetapi juga harus responsif terhadap perubahan pola dan taktik para penyelundup. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama terhadap kemasan mencurigakan yang menyaru sebagai produk konsumsi legal. Bahkan, media turut diajak untuk menyebarkan informasi ini agar meningkatkan literasi publik terkait modus-modus penyelundupan terbaru.
Hasil penyidikan menunjukkan bahwa mayoritas narkoba yang masuk ke Kalimantan Utara berasal dari negara tetangga Malaysia, memanfaatkan jalur laut dan celah pengawasan perbatasan yang terbuka. Oleh sebab itu, perlunya sinergi antara kepolisian, TNI, Bea Cukai, serta lembaga lainnya menjadi sangat mendesak dalam konteks menjaga integritas perbatasan negara dan melindungi masyarakat dari dampak narkotika.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga mengusulkan penetapan wilayah prioritas penindakan berdasarkan intensitas kasus penyelundupan yang terdeteksi. Daerah seperti Tanjung Priok, Medan, dan Kalimantan Barat masuk dalam daftar tersebut. Fokus penindakan akan diarahkan pada pelabuhan strategis, jalur tikus, serta lokasi yang rentan terhadap pemanfaatan sebagai titik masuk barang-barang ilegal.
Pemerintah menyadari bahwa penindakan saja tidak cukup untuk menanggulangi kompleksitas penyelundupan. Diperlukan pendekatan yang mencakup pencegahan, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi deteksi, serta pembinaan terhadap pelaku ekonomi kecil yang rentan terjerumus menjadi bagian dari rantai penyelundupan. Pendidikan dan literasi publik mengenai dampak negatif penyelundupan terhadap ekonomi nasional, stabilitas sosial, serta integritas negara juga harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Langkah kolaboratif antar lembaga yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi titik terang bagi penguatan sistem pengawasan nasional. Dengan melibatkan aparat penegak hukum, kementerian sektor keuangan, dan koordinasi lintas kementerian, Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan penyelundupan bukan semata-mata penindakan represif, melainkan juga tindakan sistematis yang terencana, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Upaya sinergis ini diharapkan akan semakin menekan angka penyelundupan dalam berbagai sektor, termasuk barang konsumsi, narkotika, hingga aktivitas ilegal lainnya. Keberhasilan penindakan yang sudah dicapai menjadi bukti nyata dari kerja sama lintas sektor yang terus diperkuat, serta menjadi pondasi bagi sistem keamanan nasional yang lebih tangguh dan adaptif di masa depan.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan
-85x85.jpeg)
