Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui berbagai upaya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan hukum, pemerintah secara aktif meliterasi masyarakat di berbagai daerah agar memahami pentingnya proses legal dalam bekerja di luar negeri.
Salah satu program unggulan yang kini sedang diperluas adalah Desa Migran Emas (Demas). Program ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) langsung dari tingkat desa.
“Sosialisasi dan pembentukan model Desa Migran Emas (Demas) di daerah bertujuan memperkuat pencegahan di tingkat desa,” tegas Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polhukam, Abdullah Zulkifli.
Menurut Zulkifli, Demas tak hanya sebatas edukasi formal, tetapi menjadi sarana nyata perlindungan dini bagi warga desa agar tidak terjerat dalam pusaran migrasi ilegal. Pendekatan pencegahan yang berbasis komunitas ini diharapkan mampu membentengi warga dari modus rekrutmen tenaga kerja ilegal yang marak dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia.
Tak kalah penting, sinergi antara lembaga pemerintah juga terus diperkuat. Dirjen Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Rinardi menyebut kerja sama lintas sektor telah membuahkan hasil nyata. “Kami sudah menindaklanjuti 87 laporan masyarakat soal TPPO, memberikan sosialisasi ke 1.000 orang, membentuk posko pengaduan, mencegah 114 PMI nonprosedural, dan memantau 263 jalur rawan penyelundupan,” ujarnya.
Langkah konkret juga diambil di wilayah perbatasan. Di Nunukan, Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara melalui Polres Nunukan aktif memberikan penyuluhan hukum kepada calon PMI. Penyuluhan ini membekali masyarakat dengan informasi lengkap tentang dokumen dan prosedur resmi menjadi pekerja migran, mulai dari KTP, paspor, visa kerja, hingga kontrak kerja sah yang diakui oleh BP2MI.
“Kegiatan ini menjadi benteng utama untuk memastikan calon PMI memahami betul prosedur legal sebelum bekerja di luar negeri,” jelas Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat. Ia menegaskan, penyuluhan hukum adalah langkah vital untuk mencegah praktik eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini masih menjadi ancaman.
Sebagai bentuk tanggung jawab, BP3MI Kaltara bahkan memfasilitasi pemulangan pekerja migran yang mengalami masalah di luar negeri. Sebanyak 120 PMI telah dipulangkan dengan pengawalan dan pemeriksaan medis menyeluruh. Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol F. Jaya Ginting menegaskan,
“Kami terus berkomitmen memberikan perlindungan maksimal, baik bagi yang mengalami permasalahan di luar negeri maupun yang mencegah keberangkatan ilegal.”
Langkah berlapis dan berkelanjutan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk saat mereka bekerja di luar negeri. Pemerintah tak hanya mengatur, tetapi juga mendampingi dan melindungi, agar setiap warga yang menjadi PMI dapat bekerja secara legal, aman, dan bermartabat.
[edRW]
