Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara resmi membuka Desk Sekolah Rakyat sebagai pusat informasi terpadu guna mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Desk Sekolah Rakyat dibuka mulai 16 hingga 23 April 2025 bertempat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selama lima hari, desk ini akan menjadi tempat koordinasi dan konsultasi terbuka bagi pemerintah daerah yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan desk ini diisi oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian BUMN.
“Desk ini akan melayani semua pertanyaan dari daerah terkait perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru dan siswa, serta dukungan sarana prasarana,” ujar Gus Ipul.
Ditambahkannya bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat.
“Mereka akan tinggal dan belajar secara intensif di sekolah berasrama, dan semuanya akan didanai oleh negara. Mari kita sukseskan program ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Gus Ipul.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 menggunakan bangunan eksisting milik Kemensos maupun pemerintah daerah.
“Sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun baru dengan prioritas di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Di Kabupaten Lombok Tengah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani, mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Saat ini sedang dilakukan proses ground check terhadap 136.920 kepala keluarga terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan sekolah. Ini bukti nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 211 titik lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sistem seleksi peserta didik dilakukan melalui integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjamin transparansi dan akurasi dalam menentukan sasaran penerima.
Diharapkan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga wadah pembentukan generasi unggul yang mampu keluar dari siklus kemiskinan dan bersaing secara global.
