Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menunjukkan sinyal kuat bahwa negara hadir dan bekerja melalui jalur hukum yang terukur, transparan, dan akuntabel.
Di tengah tingginya perhatian publik, proses yang berjalan saat ini dinilai menjadi momentum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan keadilan ditegakkan tanpa intervensi.
Informasi terbaru menyebut penyidikan yang dilakukan aparat telah mencapai kemajuan signifikan, termasuk penetapan empat tersangka dan pendalaman alat bukti yang kini memasuki tahap akhir.
Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menegaskan lembaganya terus mengawal proses secara aktif setelah meminta keterangan langsung dari jajaran TNI.
“Komnas HAM meminta Danpuspom menjelaskan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sejak peristiwa hingga saat ini. Puspom menyatakan sudah menetapkan 4 orang tersangka yang dikenakan pasal 469 KUHP (penganiayaan berat) dengan alternatif 467 ayat 1 dan 2 (penganiayaan dengan rencana),” ujar Saurlin.
Dalam kesempatan yang sama, Saurlin juga menekankan pentingnya keterbukaan sebagai fondasi legitimasi proses hukum.
“Komnas HAM mendorong transparansi proses penegakan hukum antara lain segera mengumumkan identitas pelaku kepada publik, melibatkan pengawasan eksternal dalam proses penegakan hukum, memberikan akses kepada Komnas HAM untuk bertemu dan meminta keterangan tersangka,” katanya.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mekanisme checks and balances berjalan, sehingga publik memiliki ruang untuk tetap mengawasi tanpa perlu terjebak pada spekulasi yang justru dapat mengganggu proses penyidikan.
Dari sisi aparat militer, Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto sebelumnya memastikan penanganan perkara dilakukan secara serius dan progresif. Penetapan empat prajurit aktif sebagai tersangka menjadi bukti bahwa institusi tidak menoleransi tindakan melanggar hukum oleh siapa pun.
“Ini sekarang yang diduga empat tersangka sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan,” tutur Yusri.
Langkah tegas ini sekaligus memperlihatkan komitmen reformasi internal yang terus diperkuat, di mana setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dibiarkan menjadi beban institusional berkepanjangan.
Praktisi hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung turut mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi forum hukum yang digunakan.
“Kalau terduga pelaku adalah prajurit aktif, maka yurisdiksi peradilan militer itu bukan pilihan, melainkan ketentuan hukum,” jelas Xaverius.
Ia menilai fokus utama seharusnya diarahkan pada substansi penegakan hukum, bukan memperdebatkan mekanisme yang secara normatif sudah memiliki dasar kuat dalam sistem peradilan nasional.
Sejalan dengan itu, sejumlah perkembangan terkini juga menunjukkan adanya dorongan luas agar proses tetap terbuka dan kredibel, termasuk dari Komnas HAM serta berbagai elemen masyarakat sipil yang meminta hasil investigasi diumumkan secara bertahap. Dinamika ini justru mencerminkan sehatnya demokrasi, karena negara memberi ruang bagi pengawasan publik sekaligus menjaga proses tetap berada dalam koridor hukum yang sah.
Di tengah perhatian publik yang besar, sikap terbaik adalah menghormati proses hukum yang berjalan dan menjaga suasana tetap kondusif. Langkah cepat, transparan, dan akuntabel yang ditunjukkan pemerintah serta aparat penegak hukum menjadi bukti komitmen kuat negara dalam menegakkan keadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.*
