Jakarta,— Wakil Presiden DPP, Imam Bogie Yudhaswara, bersama Sekjen Adam Irham serta Menteri Zulkarnain Idris dan Rusdi Ali Hanafiah, melakukan kunjungan ke kantor pemerintah untuk membahas komitmen dalam pemberantasan korupsi. Pertemuan tersebut menyoroti keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus melindungi generasi muda dari dampak sosial dan ekonomi praktik koruptif.
Imam Bogie menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional di tengah hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) yang berpotensi menghambat kemajuan bangsa. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, harus dijalankan secara kolektif dan menjadi agenda prioritas agar Indonesia tetap kuat dan berdaulat di tengah perubahan global.
Sekjen DPP, Adam Irham, menjelaskan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan hasil nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo berhasil meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari skor 34 menjadi 37 per 100, serta mengangkat posisi Indonesia ke peringkat 99 dari 180 negara. “Menurut catatan pak Mahfud MD, kepemimpinan pak Prabowo Subianto dalam kurun waktu 9 bulan saja telah berhasil mengungkap 16 kasus besar. Dan menurut laporan Menkopolkam, dalam 100 hari kepemimpinan pak Prabowo berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,7 triliun,” ujar Adam.
Ia menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melawan korupsi sudah terbukti dan harus mendapat dukungan luas dari masyarakat. “Dalam pidato saat Hari Buruh Mei 2025, pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan: ‘Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu, bahwa ini bukan pekerjaan yang ringan, ini pekerjaan yang berat’. Artinya, presiden menegaskan kesiapannya untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara,” ucap Adam.
Adam menilai, pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menambahkan, seluruh elemen bangsa perlu bergandengan tangan agar Presiden Prabowo tidak merasa “sendirian” dalam perjuangan melawan korupsi.
Pemerintah pun menyambut baik aspirasi dan dukungan terhadap langkah tegas dalam menegakkan pemerintahan yang bersih. Dalam kesempatan itu, perwakilan pemerintah menegaskan pentingnya dukungan moral dari masyarakat untuk menjaga integritas bangsa. “Kami akan dukung selama gerakan ini membawa kebaikan bagi negara dan masyarakat Indonesia,” ujar salah satu pejabat pemerintah yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mengingatkan pentingnya edukasi publik untuk menangkal pengaruh negatif media sosial terhadap anak muda. Sejumlah isu yang muncul di dunia maya, menurutnya, kerap dimainkan oleh pihak asing yang ingin melemahkan stabilitas nasional. “Kita harus mengedukasi masyarakat tentang proxy yang dimainkan di sosial media. Ada pihak asing yang memang tidak senang melihat Indonesia maju perekonomiannya dan pemerintahan yang kuat,” tegasnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan kolaboratif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan berintegritas. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi upaya penegakan hukum semata, tetapi juga bagian dari perlindungan moral dan masa depan generasi muda Indonesia agar tumbuh dalam lingkungan yang bersih, jujur, dan beretika.
