Jakarta — Pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian dengan menolak segala bentuk kebangkitan separatisme pascabencana. Fokus pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dinilai menjadi langkah konkret untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak dapat dinormalisasi. “Simbol ini bukan ekspresi budaya, tetapi simbol politik separatis yang membawa beban ideologis dan historis,” ujarnya.
Ali menilai, di tengah situasi pemulihan pascabencana, upaya memunculkan simbol separatis berisiko membangkitkan kembali narasi konflik lama. Ia juga menyoroti pergeseran pola separatisme yang kini merambah ruang digital melalui narasi emosional di media sosial. “Hari ini, media sosial bisa menjadi medan tempur. Situasi duka tidak boleh dieksploitasi untuk provokasi,” katanya.
Di lapangan, pemerintah justru memusatkan energi pada percepatan rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan layanan dasar. Melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, pemerintah mempercepat perbaikan jalan, jembatan, serta pemulihan pasokan listrik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat koordinasi intensif digelar di Banda Aceh untuk memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif.
Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. “Percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar membutuhkan gotong royong semua pihak, dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga masyarakat,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan pemulihan jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara akses listrik mulai pulih secara bertahap. PLN bersama Kementerian ESDM telah menyalurkan lebih dari 1.000 generator ke desa-desa terpencil. Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, mengatakan perusahaan memastikan konektivitas tetap terjaga. “Sebagian besar site sudah beroperasi kembali. Untuk lokasi yang terkendala listrik, kami dukung dengan genset,” katanya.
Dari sisi pendanaan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran pemulihan telah disiapkan. “Dana darurat Rp268 miliar sudah disalurkan ke daerah terdampak. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” ujarnya.
BNPB mencatat fase awal pemulihan telah mencapai titik signifikan di sejumlah wilayah. Pemerintah dan warga Aceh optimistis, percepatan rehabilitasi infrastruktur tidak hanya memulihkan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi benteng sosial paling efektif untuk menjaga perdamaian dan menutup ruang separatisme pascabencana.
