SUMATERA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam seluruh proses penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir 2025.
Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan berjalan terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Komitmen tersebut ditunjukkan Presiden Prabowo melalui kunjungan langsung ke lokasi bencana, termasuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama para pengungsi di Desa Batu Hula, Tapanuli Selatan.
Langkah tersebut memperlihatkan perhatian negara sekaligus memastikan koordinasi lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berjalan optimal agar tidak ada warga yang terisolasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada percepatan pemulihan wilayah terdampak.
“Intinya, beliau ingin memastikan proses pemulihan dapat dijalankan secepat mungkin dan apabila terdapat kendala, kita akan mencari jalan keluar bersama,” kata Prasetyo.
“Salah satunya adalah bagaimana permohonan untuk segera menormalisasi seluruh wilayah terdampak,” tambahnya.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian dan pemulihan fasilitas publik.
Hingga awal Januari 2026, pembangunan hunian sementara di Aceh telah mencapai sekitar 600 unit dari total rencana 15.000 unit untuk tiga provinsi terdampak.
Presiden juga memastikan sekolah dan puskesmas segera difungsikan kembali agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.
Dalam aspek mitigasi jangka panjang, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Satuan Tugas Kuala yang berfokus pada pengerukan sungai dangkal dan pengolahan air berlumpur menjadi air bersih.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan strategi tersebut kepada Presiden.
“Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang, sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan,” ujar Sjafrie.
“Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” tambahnya.
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak ragu menyediakan anggaran tambahan untuk operasi berskala besar tersebut.
“Tadinya diajukan Rp51 triliun sekian, saya commit Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan,” ujar Presiden.
Terkait status bencana, pemerintah memandang situasi tersebut sangat serius meski tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
“Kalau sementara kita 3 provinsi ini kita sebagai, sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo.
“Kita memandang sangat serius. Dan kita akan habis-habisan untuk membantu,” tegasnya.
Rangkaian langkah tersebut menegaskan negara hadir penuh dalam memastikan keselamatan, pemulihan, dan masa depan masyarakat Sumatera pascabencana.
