Jakarta – Pemerintah bersiap menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dengan pendekatan yang lebih berimbang, mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga daya saing dunia usaha.
Proses perumusan kebijakan pengupahan ini menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh, iklim investasi, serta stabilitas hubungan industrial di daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai penetapan UMP merupakan kebijakan strategis yang harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Ia berharap keputusan yang diambil pemerintah mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap daya beli pekerja.
“Penetapan UMP selalu menjadi kebijakan penting yang berdampak langsung bagi pekerja dan pelaku usaha. Karena itu, prosesnya perlu dilakukan secara cermat agar hasilnya adil dan dapat diterima semua pihak,” ujar Netty di Jakarta.
Netty memahami pemerintah tengah menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan berbagai variabel, mulai dari kondisi ekonomi nasional, dinamika dunia usaha, hingga kebutuhan menjaga kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah tentu ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada satu sisi, tetapi menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha,” papar dia.
Ia menambahkan bahwa upah minimum sejatinya merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
“Harapannya bisa menjadi solusi bagi dunia usaha dan tentu yang utama bisa meningkatkan kesejahteraan,” tutur Netty.
Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa UMP Jakarta 2026 akan diumumkan lebih cepat setelah adanya penetapan resmi dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha melalui proses yang tepat waktu.
“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
Pramono juga memastikan bahwa UMP Jakarta 2026 akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut, menurutnya, telah berada dalam kerangka formula yang jelas sebagaimana diatur pemerintah pusat.
“Pasti ada kenaikan. Karena alfanya ada range-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa indikator makroekonomi menjadi dasar utama penentuan angka final UMP.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang harus adil bagi buruh dan pengusaha.
“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha,” pungkasnya.***
[w.R]
[edRW]
