JAKARTA — Pemerintah terus mendorong terwujudnya percepatan penetapan ulang sejarah nasional sebagai langkah yang strategis untuk semakin memperkuat identitas bangsa melalui narasi yang lebih akurat, inklusif, dan relevan, khususnya bagi para generasi muda.
Upaya tersebut kemudian mendapat dukungan politik setelah DPR RI memberikan lampu hijau bagi terlaksananya proyek penulisan ulang sejarah yang telah vakum selama lebih dari dua dekade lamanya.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan terkait bagaimana urgensi pembaruan sejarah sebagai pondasi yang sangat penting bagi penguatan jati diri bangsa.
Ia menegaskan bahwa proyek tersebut memang dirancang oleh pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk dapat menghapus adanya bias kolonial dan merekonstruksi narasi menjadi perspektif yang jauh lebih Indonesia-sentris.
“Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Fadli Zon.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan sejarah akan terdiri dari sepuluh jilid, mulai dari peradaban awal Nusantara hingga perkembangan sosial politik pada Era Reformasi.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan penekanan pada aspek transparansi dan keterlibatan publik dalam proses penyusunan sejarah nasional.
Ia menyatakan bahwa DPR ingin mengetahui pihak-pihak yang dilibatkan serta metode penyusunan yang digunakan pemerintah.
“Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ucapnya.
Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah yang inklusif akan menjadi landasan penting bagi penguatan nilai kebangsaan.
Proses penulisan juga akan mengintegrasikan temuan arkeologis terbaru, termasuk penelitian yang menunjukkan bahwa jejak peradaban Indonesia jauh lebih tua daripada narasi sebelumnya.
Pemerintah menilai bahwa pembaruan data tersebut sangat penting untuk memperkaya pemahaman tentang asal-usul masyarakat Nusantara dan memperkuat rasa kebangsaan generasi muda.
Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Agus Mulyana, menyoroti perlunya koreksi terhadap narasi lama, terutama di masa kolonialisme.
Ia menyebut bahwa klaim penjajahan selama 350 tahun tidak dialami merata oleh seluruh wilayah.
“Tidak semua daerah 350 tahun, tetapi kekuasaan VOC atau Belanda itu berproses,” kata Agus.
Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah dapat menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang kalah.
Penetapan ulang sejarah nantinya akan distribusikan secara resmi ke sekolah dan perguruan tinggi, sehingga generasi mendatang memperoleh sejarah yang lebih jujur, lengkap, dan mencerminkan keberagaman Indonesia. (*)
