JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi mineral sebagai langkah strategis memperkuat struktur industri nasional. Fokus utama diarahkan pada komoditas nikel yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global kendaraan listrik.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Desember 2025 mencatat, sebanyak 79 smelter nikel kini telah beroperasi di Indonesia. Ditambah 74 smelter yang tengah dalam tahap konstruksi serta 17 unit dalam proses perencanaan dan perizinan, jumlah fasilitas pengolahan nikel diproyeksikan mencapai 170 unit.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, percepatan pembangunan smelter bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperluas lapangan kerja. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
“Akselerasi hilirisasi akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri nikel dunia,” ujar Yuliot.
Terkait hal tersebut, lima DPRD provinsi di kawasan timur Indonesia resmi membentuk Forum DPRD Penghasil Nikel. Forum yang beranggotakan DPRD Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperjuangkan optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) nikel yang dinilai masih belum proporsional bagi daerah penghasil.
“Meski pendapatan negara dari sektor nikel mencapai sekitar Rp570 triliun, Sulteng hanya menerima DBH sekitar Rp200 miliar per tahun,” ucap Arus.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyampaikan komitmen untuk segera berkoordinasi dengan investor demi mempercepat pemulihan industri nikel di Morowali. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan komitmen kerja sama yang telah dituangkan dalam MoU antara perusahaan dan pemerintah daerah.
“PT Wangsiang memiliki peran strategis dalam hilirisasi nikel di Sulteng. Kami berharap aktivitas produksi dapat segera kembali berjalan,” kata Anwar.
Pemerintah optimistis percepatan pembangunan 170 smelter serta penguatan peran daerah melalui forum legislator penghasil nikel akan memperkokoh pondasi transformasi industri nasional, sekaligus menjaga Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam industri nikel global. (*/rls)
