Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa aset keuangan syariah Indonesia melonjak signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.
“Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan peningkatan ini didorong oleh percepatan Sertifikasi Produk Halal serta tumbuhnya minat masyarakat pada sektor ekonomi halal seperti fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, dan pariwisata ramah Muslim.
Peningkatan daya saing tersebut juga tercermin pada Global Islamic Economy Indikator 2024–2025, di mana Indonesia berhasil naik ke peringkat tiga dunia.
Airlangga menilai capaian tersebut menggambarkan berkembangnya posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dengan ekosistem yang semakin matang.
Meski begitu, Airlangga menyoroti literasi keuangan yang masih menjadi tantangan.
“Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa layanan keuangan syariah belum dimanfaatkan secara optimal.
“Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat,” jelasnya.
Komitmen pemerintah memperkuat inklusi keuangan syariah tercermin dalam berbagai program, termasuk percepatan Sertifikasi Halal Nasional yang hingga Oktober 2025 telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal.
Pemerintah juga terus memperluas pembiayaan syariah, terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang sejak 2015 hingga November 2025 telah mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.
“Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Kepala Ekonom BSI, Banjaran Surya Indrastomo, memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dapat mencapai 5,28 persen.
“Kami menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi di 2026 akan bertumbuh ke 5,28 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga, realisasi program prioritas pemerintah, dan penguatan ekonomi syariah menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional.
Dengan perkembangan tersebut, ekonomi syariah dinilai mampu memperluas pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.
