Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto adalah bentuk penghargaan negara atas jasa besar beliau dalam pembangunan nasional. Keputusan ini diambil melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025. Penganugerahan dilakukan dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Dalam pelaksanaan penganugerahan gelar pahlawan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan piagam dan tanda kehormatan kepada ahli waris para tokoh pahlawan nasional. Nama-nama yang dianugerahi mencakup berbagai bidang perjuangan. Di antaranya adalah almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto, almarhumah Marsinah, almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, almarhum Syaikhona Muhammad Kholil, almarhum Tuan Rondahaim Saragih, dan almarhum Zainal Abidin Syah.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan bangsa sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah memberi segala-galanya agar bangsa bisa hidup merdeka dan bisa hidup dalam alam yang sejahtera.
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Bapak Fadli Zon, menegaskan bahwa proses penetapan pahlawan nasional dilakukan secara cermat dan ilmiah. Menurutnya, semua nama calon pahlawan telah melalui kajian berlapis dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar di tingkat daerah dan pusat.
“Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa lapis, beberapa tahap,” ujar Fadli.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Bapak Muhammad Sarmuji, menyatakan apresiasi atas keputusan negara memberi gelar kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Menurutnya, ini adalah pengakuan atas dedikasi Soeharto yang dimulai jauh sebelum memimpin, termasuk jasanya dalam pembangunan nasional selama lebih dari tiga dekade.
“Pak Harto berperan penting selama menjadi presiden yang memimpin pembangunan bangsa selama lebih dari tiga dekade,” kata Sarmuji.
Pemerintah menyadari bahwa penganugerahan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada kelompok masyarakat sipil dan korban pelanggaran hak asasi manusia era Orde Baru yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Namun, pemerintah tetap membuka ruang dialog dan klarifikasi. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kajian historis, akademis, dan keteladanan, bukan sekadar simbol politik.
Sebagai bentuk transparansi, pemerintah akan mempublikasikan ringkasan hasil kajian dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar terkait tokoh-tokoh yang dianugerahi. Selain itu, pemerintah mendukung penelitian independen dari akademisi atau lembaga sejarah untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang warisan tokoh-tokoh bangsa. Penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus berkontribusi bagi persatuan, pembangunan, dan kemajuan bangsa.
Pemerintah juga mengajak seluruh warga negara untuk memaknai penganugerahan gelar pahlawan nasional sebagai penghormatan negara atas jasa putra-putri terbaik bangsa, serta sebagai momentum memperkuat persatuan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga dan membangun Indonesia.
