Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai undang-undang dalam rapat Paripurna pada Selasa (18/11).
Sebelumnya, DPR dan Pemerintah telah menyepakati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat menyatakan persetujuannya.
“Kami meminta persetujuan … apakah naskah RUU tentang KUHAP dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II,” tanya Habiburokhman, yang langsung dijawab koor peserta rapat: “Setuju.”
Habiburokhman menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah penegakan hukum sehingga setiap pasal dalam RUU KUHAP harus relevan dengan tantangan zaman.
Ia menyatakan bahwa RKUHAP berupaya memberikan perlakuan yang lebih adil kepada pihak-pihak yang berurusan dengan hukum.
“RUU KUHAP ini berupaya memastikan setiap individu yang berurusan dengan hukum baik sebagai saksi, tersangka, maupun korban mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan terlindungi” ungkap Habiburokhman
Di tempat terpisah Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Chair Ramadhan, turut menilai RUU KUHAP membawa kepastian hukum dan berpotensi mengoptimalkan sistem peradilan pidana.
“Dalam RUU KUHAP telah mengandung kepastian hukum, keadilan prosedural dan substansial. Demikian itu akan mampu mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh substansi telah melalui diskusi publik yang kompeten dan setiap pasal disusun dengan harapan mencerminkan peradilan yang adil.
“Kesemua itu dilakukan guna penyelesaian problematika yuridis dan mengacu pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis,” jelasnya.
Abdul Chair menilai penundaan pengesahan justru kontraproduktif. *
