JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat mengimbau kepada publik untuk bisa menghindari provokasi.
Hal tersebut terkait dengan adanya ajakan untuk melakukan demonstrasi terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto.
Ajakan tersebut disampaikan untuk semakin menjaga stabilitas nasional dan mencegah adanya potensi gangguan ketertiban umum di tengah masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa gelar tersebut telah melalui serangkaian proses secara resmi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan terkait dengan bagaimana pentingnya untuk terus mengedepankan sikap secara bijak dalam menanggapi reaksi publik yang beragam terhadap keputusan negara tersebut.
“Mari kita wujudkan nilai perjuangan dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” katanya.
“Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana caranya seluruh pihak mampu secara bersama-sama dalam menjaga persatuan di tengah derasnya arus digital dan perbedaan pandangan.
“Pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu menjaga kedamaian, menebarkan kebaikan, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing,” tambahnya.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bagaimana kesiapan dari seluruh aparat keamanan dalam menjaga situasi nasional agar senantiasa tetap dalam keadaan yang kondusif.
“Kami telah menyiapkan langkah antisipatif agar situasi tetap aman dan damai,” ungkapnya.
“Namun yang terpenting adalah peran aktif masyarakat dalam menolak provokasi dan menyebarkan pesan persaudaraan,” ujarnya.
Ia mengajak publik menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai penguatan semangat persatuan.
“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghormati jasa para pahlawan, dan melanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga keamanan serta persaudaraan di masyarakat,” tegasnya.
Dukungan atas penganugerahan gelar tersebut juga datang dari berbagai organisasi, termasuk Muhammadiyah.
Dr. Makroen Sanjaya, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, menilai Soeharto sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak signifikan dalam sejarah bangsa.
Ia menyebut peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilannya mendorong Repelita dan swasembada beras sebagai bentuk kontribusi yang berdampak besar terhadap pembangunan nasional.
Pemerintah kembali menyerukan masyarakat untuk menghormati keputusan negara, menjaga ketenangan, serta menghindari segala bentuk provokasi demi mengutamakan stabilitas nasional dan persatuan bangsa. (*)
