JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola negara yang bersih dan berintegritas semakin terlihat nyata melalui berbagai langkah strategis yang terus diperkuat.
Pakar Hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menilai bahwa arah kebijakan saat ini menunjukkan tekad kuat untuk menghadirkan pemerintahan yang bekerja berdasarkan etika, transparansi, dan profesionalitas.
“Statement dari Pak Prabowo, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, mulai dari diri beliau, gubernur, bupati, seluruh jajaran pemerintahan sampai ke tingkat bawah,” ujar Akhiar saat wawancara bersama salah satu stasiun Radio Swasta di Jakarta.
Menurut Akhiar, ketegasan Presiden dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah sinyal positif bagi seluruh aparatur negara. Sikap Kepala Negara yang menyatakan kesediaan untuk diproses hukum apabila melanggar aturan disebut sebagai teladan etika yang sangat kuat.
“Ini adalah standar moral yang tinggi dan menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar kata, tetapi komitmen nyata,” kata Akhiar.
Ia menambahkan bahwa dukungan penuh pemerintah terhadap lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menciptakan titik terang bagi penguatan pemberantasan korupsi. Berbagai penindakan hukum yang berjalan dinilai menunjukkan keberanian politik yang konsisten untuk menjaga keadilan.
“Pemerintah saat ini mengirimkan pesan jelas bahwa korupsi tidak memiliki ruang dalam sistem pemerintahan,” tegasnya.
Aspirasi masyarakat yang mendorong pemberatan sanksi bagi pelaku korupsi juga disebut sebagai energi positif bagi pembaruan hukum nasional. Akhiar menilai bahwa kesadaran publik semakin matang dan sejalan dengan agenda negara dalam memperkuat integritas pejabat publik.
“Tingginya dukungan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintahan bersih kini menjadi harapan bersama,” jelasnya.
Upaya mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan negara memiliki instrumen efektif dalam mengembalikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Menurut Akhiar, regulasi tersebut akan memperkuat kemampuan negara dalam memastikan setiap hasil kejahatan dikembalikan kepada rakyat melalui program pembangunan.
“Di zaman Pak Prabowo ini, dipercepat Undang-Undang perampasan Aset,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan integritas aparat penegak hukum sebagai elemen utama dalam mewujudkan negara yang bersih. Profesionalitas polisi, jaksa, dan hakim menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan keadilan.
Akhiar menilai bahwa keseluruhan langkah pemerintah saat ini telah menciptakan momentum positif untuk memperkuat pemerintahan yang bersih dan modern.
