Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025.
Dari sepuluh tokoh tersebut, dua di antaranya merupakan mantan Presiden RI, yaitu Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Selain itu, terdapat pula tokoh buruh, ulama, serta figur yang berjasa pada berbagai bidang strategis nasional.
Mantan Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto tersebut sangat tepat.
“Saya sungguh dari lubuk hati yang dalam dan juga pikiran, bahwa penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlwan nasional adalah sangat-sangat tepat, walaupun terlambat,” kata Din Syamsuddin.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, turut mengapresiasi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
“Kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” katanya,
Menurutnya Soeharto memiliki banyak jasa besar bagi bangsa dan negara, antara lain berperang melawan kolonialisme Belanda di masa revolusi dan peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 adalah puncak prestasinya di masa itu.
“Memang di situ ada banyak peran dari sejumlah tokoh seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Jenderal Nasution, bahkan Panglima Soedirman, tapi fakta yang tak bisa dibantah adalah Pak Harto yang menjadi komandannya,” katanya.
Sementara itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyatakan dukungan penuh atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Dengan menghargai jasa para pemimpin masa lalu, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga belajar untuk menjadi bangsa yang lebih dewasa dan beradab,” ungkapnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa penetapan nama-nama ini melalui proses panjang, melibatkan masukan pimpinan Parlemen serta komunikasi intensif dengan sejumlah tokoh nasional dalam rapat terbatas. Keputusan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan negara atas kontribusi besar para pahlawan terhadap perjalanan sejarah bangsa.
“Cara bekerja beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan parah tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” kata Prasetyo.
Dukungan publik, termasuk dari generasi muda, menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pemimpinnya secara objektif demi memperkuat persatuan nasional. [-RWA]
