Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di bawah pengawasan ketat untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pelajar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap dapur yang menjadi bagian dari program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan. Ia meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh dapur MBG di wilayah mereka beroperasi sesuai standar.
“Pengawasan terhadap penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi harus benar-benar dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ada dapur yang tidak layak lolos begitu saja,” tegas Tito.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Dinas Kesehatan daerah dalam proses pengawasan, mulai dari pemeriksaan kebersihan dapur hingga penilaian kualitas makanan.
“Dinas Kesehatan harus dilibatkan penuh, terutama dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan,” tambahnya.
Tito juga menyoroti kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar makanan yang dibagikan kepada siswa benar-benar layak konsumsi dan tidak dalam kondisi basi.
Lebih lanjut, Tito mendorong adanya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di wilayah terpencil. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepolisian Daerah (Polda) Riau turut memperkuat pengawasan dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kesembilan dalam Program MBG. Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lima belas titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengawasan Polda Riau dan tersebar di berbagai daerah.
“Hari ini kita meresmikan SPPG ke sembilan, besok pagi dilanjutkan dengan peresmian yang ke sepuluh dari total lima belas titik yang telah disiapkan. Lima titik lainnya akan segera dioperasikan dalam waktu dekat,” ujar Herry.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan.
“Program ini diawasi secara bersama untuk memastikan tidak ada insiden seperti keracunan atau gangguan kesehatan yang menimpa penerima manfaat,” ucapnya.
Herry menuturkan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan MBG diawasi dengan ketat, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga tahap distribusi ke sekolah-sekolah.
“Dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah pun, kami menugaskan Bhabinkamtibmas untuk turut mendampingi guna menjamin keamanan dan ketertiban,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa setiap dapur MBG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) dan sistem security food untuk memastikan setiap tahap pengolahan makanan berlangsung aman dan higienis.
Menurut Herry, total penerima manfaat dari program MBG di wilayah Polda Riau mencapai tiga ribu pelajar, dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring peningkatan kapasitas dapur serta perluasan wilayah pelayanan.
“Jumlah penerima manfaat ini akan terus meningkat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dalam mencukupi kebutuhan gizi anak-anak,” tutupnya.
