Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah sinergis lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan keberlanjutan serta keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan yang terpadu menjadi fokus utama agar setiap tahapan, mulai dari proses dapur, distribusi makanan, hingga kualitas pangan, berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa BGN bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri, akan terus memperkuat pengawasan di seluruh wilayah. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi prinsip makanan sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi.
“BGN bersama kementerian terkait memperketat standar operasional MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” ujar Dadan.
Dadan menambahkan, saat ini lebih dari 10.000 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi yakni 1.596 SPPG. Program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun. Dampaknya luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan di setiap titik pelaksanaan MBG. Selain itu, seluruh dapur penyedia makanan diminta memperketat proses pengolahan, kebersihan, serta pengawasan makanan agar tidak terjadi kasus keracunan di kemudian hari.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali. Karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Luthfi.
Senada dengan hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh kepala daerah memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia MBG. Menurutnya, penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) tidak boleh dilakukan secara asal, melainkan harus melalui pengecekan langsung di lapangan.
“Pengawasan SLHS harus proper, dicek betulan. Jangan sampai ada dapur yang tidak memenuhi standar tapi tetap diloloskan,” tutur Tito saat membuka Rapat Koordinasi lintas kementerian di IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10) lalu.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan di seluruh daerah aktif melakukan pemantauan serta pendampingan terhadap penyedia MBG agar proses pengolahan makanan benar-benar higienis dan aman dikonsumsi siswa.
“Sinergi lintas lembaga dan daerah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik bahwa Program MBG dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
