Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan capaian pemerintahan sekaligus memberikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk program prioritas yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang.
Salah satu capaian strategis yang disorot adalah ketahanan pangan nasional, yang menjadi bagian penting dari agenda besar kedaulatan nasional.
“Saya yakin, paling lambat empat hingga lima tahun, kita akan swasembada pangan. Bahkan, kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Jakarta.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, yang menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sumber daya yang menyeluruh.
“Fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan, energi, dan air. Kalau kita bisa kelola tiga hal ini dengan baik, kita akan jadi bangsa yang kuat,” ujarnya.
Sebagai implementasi tahap awal, Kementerian PUPR telah memberikan dukungan layanan irigasi seluas 280.880 hektare lahan pertanian melalui program Optimasi Lahan (Oplah). Program ini berhasil meningkatkan intensitas tanam, memungkinkan petani untuk menanam dua hingga tiga kali dalam setahun, khususnya di musim tanam kedua dan ketiga yang sebelumnya terkendala ketersediaan air.
Selain mengandalkan jaringan irigasi permukaan, pemerintah juga mendorong pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menggunakan teknologi pompanisasi. Program ini menargetkan cakupan layanan irigasi seluas 225.775 hektare dengan alokasi anggaran Rp6,10 triliun. Infrastruktur JIAT mencakup pembangunan 754 unit, rehabilitasi 76 sumur, serta pembangunan tiga embung untuk konservasi air.
Salah satu contoh nyata dampak JIAT terlihat di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, di mana luas layanan irigasi meningkat dari 20 hektare menjadi 25 hektare. Petani yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan, kini mampu melakukan panen hingga tiga kali setahun.
Menurut Deputi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, keberhasilan pembangunan infrastruktur ini merupakan wujud nyata dari prioritas nasional di bidang pangan.
“Air, bibit, pupuk, dan keringat petani adalah kombinasi penting yang kami dukung dengan infrastruktur yang handal,” ujarnya.
Program lain yang dijalankan adalah Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan pendekatan padat karya tunai. Program ini tidak hanya meningkatkan irigasi, tapi juga menciptakan lapangan kerja langsung bagi petani. Hingga Oktober 2025, tercatat program ini berjalan di 8.000 lokasi dengan progres fisik 54,98%, menyerap 98.919 tenaga kerja. Tahap II akan diperluas ke 1.597 lokasi tambahan.
Dengan strategi yang terukur, kolaborasi lintas kementerian, serta dukungan penuh dari kepala negara, Indonesia menegaskan langkah seriusnya menuju swasembada pangan dan lumbung pangan dunia.
(*/rls)
