Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia siap menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang akan berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di Jakarta. Konferensi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran diplomasi parlemen di tingkat global, khususnya di antara negara-negara Muslim.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa konferensi ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience” sebagai wujud komitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun institusi yang kuat di negara-negara anggota OKI.
“Konferensi ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia. Kami ingin memastikan pelaksanaan berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” kata Mardani.
Mardani menambahkan bahwa Konferensi PUIC ke-19 menjadi momen bersejarah karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC yang didirikan pada tahun 1999. Isu-isu strategis yang akan diangkat meliputi partisipasi perempuan dan generasi muda di negara-negara Muslim, serta pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan lintas negara anggota.
“DPR akan membawa isu woman and youth participation, yakni tentang peran aktif perempuan dan anak muda dalam pembangunan, serta penguatan kolaborasi antarparlemen dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Konferensi PUIC kali ini juga menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menampilkan wajah demokrasi yang inklusif, modern, dan solutif. Ratusan delegasi dari berbagai negara akan hadir, dengan total peserta yang diproyeksikan mencapai 400 orang dari 54 negara anggota dan 11 negara pengamat. Hingga saat ini, sebanyak 35 negara anggota dan 8 negara pengamat telah menyatakan konfirmasi kehadiran.
Indonesia juga akan mengundang pemimpin-pemimpin negara sahabat, seperti Perdana Menteri Singapura dan Malaysia, untuk berbagi praktik terbaik dalam bidang tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Mardani memastikan seluruh persiapan teknis telah dimatangkan, termasuk penataan ruang sidang, area pertemuan bilateral, hingga pengamanan dengan melibatkan TNI-Polri. Protokol diplomatik standar internasional pun akan diterapkan demi menjamin kelancaran konferensi.
“Forum ini juga merupakan bentuk nyata kontribusi Indonesia dalam mendorong kerja sama konkret antarparlemen negara Muslim di bidang sosial, budaya, dan ekonomi,” tambahnya.
DPR melalui BKSAP berharap konferensi PUIC ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan deklarasi dan langkah nyata yang memperkuat solidaritas serta menjawab tantangan global yang dihadapi dunia Islam saat ini.
“Kesuksesan penyelenggaraan PUIC akan memperkuat citra positif Indonesia di mata internasional dan memperkokoh posisi strategis DPR dalam diplomasi antarparlemen global,” tutup Mardani.
Dengan semangat kolaborasi dan inklusivitas, Indonesia bertekad menjadikan PUIC ke-19 sebagai tonggak penting penguatan solidaritas dan kerja sama negara-negara Muslim menuju masa depan yang lebih tangguh dan berdaya saing. **
