Jakarta — Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan dampak signifikan dalam mendorong transformasi pendidikan sosial di Indonesia, tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 ini menjadi pilar strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis inklusi dan pemberdayaan keluarga miskin ekstrem.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang harus dipercepat, dengan dukungan penuh dari para kepala daerah.
“Sasaran Sekolah Rakyat jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan. Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan,” ujar Agus Jabo
Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah unggulan, bukan sekadar sekolah alternatif. Fasilitas lengkap seperti asrama, laboratorium, perpustakaan, ruang makan, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga disiapkan secara terintegrasi. Anak-anak peserta didik akan menerima laptop, delapan stel pakaian, serta dukungan ekonomi bagi keluarga mereka berupa perbaikan rumah dan pemberdayaan orang tua.
Pembangunan dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan gedung Pemda dan revitalisasi kampus eksisting bekerja sama dengan Kementerian PUPR.
Untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran, Kemensos membentuk Satgas lintas kementerian dan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penentuan penerima manfaat.
“Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” tambah Agus Jabo.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Sumedang, Jawa Barat, menekankan pentingnya hilirisasi pendidikan dalam program ini.
“Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” tegas Gus Ipul.
Hilirisasi tersebut telah membuahkan hasil nyata. Sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat telah dipastikan akan mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Ary Ginanjar (UAG), dengan 7 di antaranya sudah dijamin mendapatkan pekerjaan setelah lulus, meski masa kelulusan masih enam hingga tujuh tahun mendatang.
“Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” imbuh Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan bahwa tidak ada praktik nepotisme atau pungutan liar dalam seleksi peserta Sekolah Rakyat.
“Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah,” ungkapnya.
