Jakarta — Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai terobosan di sektor pendidikan mulai menunjukkan arah yang jelas dan berpihak pada rakyat kecil. Salah satu program yang kini menjadi sorotan positif adalah Sekolah Rakyat, inisiatif yang dirancang sebagai investasi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan secara sistemik dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang menuntut dukungan nyata dari seluruh kepala daerah. Ia menilai, langkah ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin.
“Sasaran Sekolah Rakyat jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan. Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan,” ujar Agus Jabo. Ia menambahkan, arah kebijakan pemerintah kini bergeser dari sekadar memberikan perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.
Menurutnya, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki daya saing tinggi dan berkarakter kuat, sementara keluarga mereka didorong untuk naik kelas secara ekonomi. “Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak anak-anak berdaya, dan keluarga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus memastikan pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
“Secara serius kami kawal agar bukan hanya secara infrastrukturnya, tetapi secara fisik harus siap fasilitas pendidikannya, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah strategi yang diharapkan benar-benar bisa memutus rantai kemiskinan, karena dengan memiliki kesempatan untuk sekolah secara serius dan fokus, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik,” kata AHY.
Sementara itu, di tingkat daerah, pemerintah juga mulai mengambil langkah konkret. Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Asren Nasution mengungkapkan bahwa sejumlah lokasi telah mulai membangun Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan aset pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, langkah ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.
“Tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat sudah dimulai di beberapa lokasi menggunakan aset pemerintah pusat dan daerah,” jelas Asren. “Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah,” lanjutnya.
Program Sekolah Rakyat juga mendapatkan dukungan luas dari kalangan pemuda dan organisasi kemahasiswaan. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, Daffa Raihananta, menilai inisiatif ini mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat kecil.
“Program Sekolah Rakyat menunjukkan semangat pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ini sejalan dengan nilai-nilai kerakyatan yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara,” ujarnya.***
