Jakarta – Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik, ekonomi, dan sosial selama satu tahun pertama kepemimpinan mereka.
“Kalau kita bicara soal kedamaian dan keamanan selama satu tahun Prabowo-Gibran, kita tidak bisa hanya melihat dari ada atau tidaknya kegaduhan. Yang penting adalah bagaimana negara mampu mengelola dinamika itu,” ujar Khairul Fahmi dalam wawancara di Radio Elshinta.
Ia menilai stabilitas yang terjaga saat ini bukanlah stabilitas yang steril, melainkan stabilitas yang dikelola dengan baik melalui kebijakan yang adaptif dan saluran aspirasi publik yang tetap terbuka.
“Pemerintah cukup mampu merespons dengan koreksi kebijakan dan pengamanan yang terukur. Saluran aspirasi masyarakat juga tidak ditutup, itu yang membuat situasi tetap terkendali,” tambahnya.
Menyoroti peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu, Khairul mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi “alarm besar” bagi pemerintah, namun berhasil diredam dengan langkah cepat.
“Kita lihat aparat bertindak lebih terukur dan dialog tetap dibuka. Itu yang membuat situasi tidak berkembang menjadi krisis nasional,” jelasnya.
Dalam evaluasi terhadap demokrasi, Khairul menegaskan bahwa kanal aspirasi publik di Indonesia masih berfungsi dengan baik.
“Kanal demokrasi kita belum lumpuh. Ini yang membuat protes dan keluhan masyarakat tidak otomatis berubah menjadi pembangkangan publik,” ujarnya.
Terkait isu pertahanan, Khairul mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.
“Sejak awal, Pak Prabowo mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Tapi proses menuju kemandirian ini bukan sprint, melainkan maraton,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pembelian alutsista dari luar negeri tetap diperlukan dalam rangka transfer teknologi.
“Belanja alutsista luar negeri juga punya fungsi diplomatik. Kita belajar, mengakses teknologi kunci, dan memperkuat hubungan antarnegara,” jelasnya.
Meski begitu, Khairul menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar kebijakan dan capaian bisa dipahami masyarakat secara luas.
“Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan pemerintah menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Karena seringkali yang dikerjakan itu tidak sampai ke publik,” ucapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, ia menilai pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) menjadi langkah tepat untuk memperkuat koordinasi informasi di tingkat nasional.
Secara keseluruhan, Khairul memberi penilaian tinggi terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau boleh memberi nilai, saya kasih delapan dari sepuluh. Pemerintah sudah bekerja dengan baik, meski masih ada hal-hal yang perlu diperkuat terutama dalam komunikasi publik dan fungsi pengawasan,” tutupnya.
