Jakarta — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain meningkatkan akses pembiayaan yang inklusif, OJK juga memperketat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan dana pembiayaan untuk aktivitas ilegal seperti judi daring.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengatakan penguatan sektor pembiayaan digital menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi rakyat. “OJK berkomitmen mendorong pertumbuhan UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, literasi keuangan, serta pengembangan ekosistem pembiayaan yang inklusif,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Hingga Agustus 2025, nilai outstanding pembiayaan di industri penyelenggara pembiayaan digital (pindar) mencapai Rp87,61 triliun, tumbuh 21,62 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pembiayaan digital yang lebih mudah dan efisien.
Sebagai bentuk dukungan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 untuk mendorong lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada UMKM secara mudah, cepat, murah, dan tepat sasaran. Namun, di sisi lain, OJK juga memperketat pengawasan agar dana pembiayaan tidak disalahgunakan. “Industri wajib melakukan langkah strategis untuk memitigasi risiko penyalahgunaan dana. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penyelenggara harus menolak pencairan dana, menonaktifkan akun terkait, dan melapor ke pihak berwenang,” tegas Agusman.
Langkah tegas OJK ini sejalan dengan komitmen pemerintah menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menjaga ruang digital yang sehat dan aman dari praktik judi daring. Agusman menambahkan, “Sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pelaku UMKM menjadi kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.”
Dengan pengawasan ketat dan kebijakan proaktif ini, OJK berupaya memastikan ekonomi digital tumbuh produktif, tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, dan tetap menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di bawah kepemimpinan pemerintahan Pragib.
