Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan langkah strategis dengan menggeser penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran dana pembangunan secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Saya coba dulu dua bank itu, Bank Jakarta dan Bank Jatim. Saya lihat karena backing-nya kuat, dua-duanya besar, jadi saya merasa lebih aman. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong saja DAU dan DAK,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, penempatan dana pemerintah di bank daerah bukan semata untuk menambah likuiditas, tetapi juga diarahkan untuk mendukung program pembangunan dengan tujuan tertentu.
“Penempatan dana di BPD akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah guna mempercepat pembiayaan proyek strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan infrastruktur,” ungkapnya.
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menyambut baik langkah Kementerian Keuangan tersebut. Ia menilai, rencana ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan dan kredibilitas bank daerah dalam mengelola dana publik secara profesional dan transparan.
“Bank Jakarta menyampaikan apresiasi dan menyambut baik rencana penempatan dana pemerintah pusat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan,” ujar Agus.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI, siap mendukung upaya pemerintah memperkuat stabilitas sistem keuangan daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
“Saat ini, posisi likuiditas Bank Jakarta berada pada level yang sehat, dengan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menjelaskan bahwa selama ini banyak dana pemerintah daerah mengendap di BPD karena program pembangunan belum berjalan optimal, sementara Pemda cenderung menunggu imbal hasil dari dana yang disimpan.
“Kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan inovatif dalam mendongkrak aktivitas ekonomi di daerah,” tuturnya.
Lebih jauh, Myrdal menilai bahwa dengan perputaran dana yang lebih cepat di daerah, aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat akan meningkat, sehingga menciptakan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi harapannya sih bisa mendongkrak sektor riil terutama dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pembangunan pemerintah,” pungkasnya.
