Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pelosok.
Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 20 juta penerima.
“Pagi ini saya mendapat laporan, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari. Target kita, akhir tahun ini 82,9 juta orang menerima Makan Bergizi Gratis. Terima kasih Badan Gizi Nasional,” ujar Presiden dalam pidatonya.
Ia menjelaskan, hingga akhir tahun pemerintah menargetkan berdirinya 32 ribu dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi.
“Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan, MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa saat ini sudah beroperasi 5.800 dapur MBG di 38 provinsi.
Dari dapur tersebut, tercipta 290 ribu lapangan kerja baru, sekaligus melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Dukungan terhadap program MBG juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi IX, Tubagus Haerul Jaman, menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal pelaksanaan MBG di seluruh wilayah.
“Program ini bukan sekadar menjawab isu kesehatan, tetapi juga menentukan masa depan generasi kita. Komisi IX DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaannya, termasuk di Kota Serang, agar anak-anak tumbuh menjadi generasi tangguh menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Banten membentuk pusat informasi dan koordinasi untuk mengawasi jalannya MBG di delapan kabupaten/kota. Gubernur Banten, Andra Soni, menilai langkah ini penting agar program Presiden berjalan optimal.
“Hal ini kita lakukan sebagai inisiatif untuk mengawal program Presiden berjalan optimal. Sehingga ketika ada kendala bisa dipantau melalui pusat informasi dan koordinasi,” kata Andra.
Ia menjelaskan, ada 2,9 juta pelajar di Banten yang menjadi penerima manfaat MBG.
Kantor pusat informasi ini, lanjutnya, akan ditempatkan di Gedung Negara atau rumah dinas Gubernur, serta menjadi wadah pembahasan peluang membangun SPPG dari aset daerah.
“Adanya info mengenai MBG yang kurang akan kita evaluasi dan perbaiki. Intinya kita siap kawal program Presiden ini dengan baik,” tegas Andra.
