Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui langkah digitalisasi. Uji coba sistem digital bansos yang dilakukan melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) dinilai mampu meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah penting untuk membuka ruang keterlibatan publik. Melalui sistem baru ini, masyarakat dapat melakukan usul maupun sanggah secara langsung. Menurutnya, Sebelumnya, pendataan penerima bansos banyak dilakukan oleh pemerintah. Kini, ruang partisipasi masyarakat diperluas agar proses menjadi lebih inklusif dan transparan.
“Sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah,” ujar Gus Ipul dalam rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (2/10).
Digitalisasi ini telah diuji coba selama tiga bulan dengan mencakup program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha, menyebutkan mekanisme pendaftaran bansos menjadi lebih sederhana. Masyarakat hanya perlu melakukan verifikasi identitas menggunakan teknologi pengenalan wajah dan biometrik melalui telepon pintar.
“Sistem akan melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan. Ada panel ahli dari Kemensos, BPS, dan kementerian terkait yang akan menilai eligibility kelompok penerima manfaat. Dari target 320 ribu pendaftar, hingga kini sudah tercatat 260 ribu,” jelas Tubagus.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa program ini juga mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
“Kolaborasi digitalisasi bansos sangat penting dalam rangka memodernisasi pemutakhiran dan pengelolaan DTSEN sehingga penyaluran bansos akan lebih akurat dan sesuai kebutuhan,” ungkap Amalia.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menambahkan pihaknya berperan menghubungkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar uji coba ini berjalan selaras dengan konsep satu data.
“Kami berusaha mengkolaborasi peran semua pihak agar keberlangsungan kegiatan ini dapat direplikasi di daerah lain,” tuturnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang wilayahnya menjadi lokasi percontohan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat. Ia menilai program ini akan sangat membantu masyarakat di lapangan.
“Kami siap mendukung penuh program digitalisasi bansos ini. Jika berhasil, masyarakat akan mendapatkan manfaat nyata karena bantuan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya terjaga,” kata Ipuk.
Melalui langkah ini, digitalisasi bansos diharapkan mampu menciptakan tata kelola bantuan yang transparan, partisipatif, dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial pemerintah.
