Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memperketat audit dan distribusi pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang aman dan sehat.
“Mengalami kejadian yang belum sesuai dengan harapan, ya kita perbaiki, memperbaiki,” ujarnya di Jakarta.
Taruna menjelaskan, pengawasan kini tidak hanya sebatas pengecekan sampel bahan pangan, tetapi juga mencakup proses audit menyeluruh pada dapur penyedia makanan, jalur distribusi, serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai langkah nyata, BPOM melalui balai dan loka di seluruh provinsi diperintahkan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri penyebab keracunan yang menimpa peserta MBG. Kolaborasi erat dengan BGN juga terus dilakukan, terutama dalam hal evaluasi rantai pasok pangan, audit fasilitas penyediaan gizi, hingga pelibatan aparat daerah.
“Kami bertanggung jawab mendampingi program ini, pencegahan kejadian luar biasa seperti keracunan menjadi prioritas,” tegas Taruna.
Selain memperketat audit, BPOM memastikan seluruh dapur pelayanan gizi dalam program MBG dilengkapi standar kebersihan dan keamanan pangan yang lebih ketat. Inspeksi rutin dijadwalkan secara berkala dengan melibatkan tenaga ahli di bidang pangan, kesehatan, dan gizi.
Setiap temuan di lapangan, lanjut Taruna, akan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem, baik pada tingkat penyediaan bahan maupun pendistribusian ke masyarakat penerima manfaat.
Sementara itu, BGN juga mengambil langkah serius dengan membentuk tim investigasi khusus. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan tim tersebut terdiri dari gabungan unsur internal maupun eksternal, termasuk kepolisian, BPOM, dan dinas kesehatan daerah.
“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik.
Ia menambahkan, selain tim investigasi resmi, BGN juga menyiapkan tim independen dari berbagai elemen masyarakat, seperti ahli kimia, relawan, hingga ibu rumah tangga, agar hasil investigasi benar-benar transparan.
“Tim gabungan dari BPOM dan BGN diterjunkan guna memastikan seluruh korban mendapat penanganan maksimal serta menganalisis faktor penyebab di lapangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, turut mengungkapkan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” jelasnya.
[w.R]
