Jakarta – Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi komoditas lokal sebagai upaya meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Program ini diyakini tidak hanya memperkokoh ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah menyiapkan skema investasi besar untuk menopang program hilirisasi tersebut. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp371,6 triliun, yang akan bersumber dari kredit usaha rakyat (KUR), partisipasi badan usaha milik negara (BUMN), serta sektor swasta.
“Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana 371 triliun rupiah. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR,” ujar Amran.
Ia menambahkan, target percepatan hilirisasi akan dikejar dalam kurun tiga tahun mendatang sesuai arahan Presiden. Pemerintah menekankan bahwa dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, menjadi kunci sukses agenda tersebut.
“Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah dan komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan kepala daerah menjadi kunci keberhasilan hilirisasi, tanpa itu kita tidak bisa lakukan banyak,” kata Amran.
Langkah Kementan ini mendapat dukungan penuh dari kementerian lain. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai hilirisasi pertanian akan memperkuat industrialisasi sektor pangan sekaligus membuka peluang bagi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
“Saya berterima kasih kepada Mentan yang sudah menggerakkan kita semua. Dengan anggaran yang ada, hilirisasi dan industrialisasi pertanian bisa mendorong swasembada, menjadikan kita eksportir, hingga pemain utama di pasar global,” tutur Tito.
Tito menekankan, keberhasilan hilirisasi akan memberi efek ganda, mulai dari peningkatan produksi, terbukanya peluang ekspor, hingga penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Dengan industrialisasi yang terintegrasi, Indonesia diyakini mampu bersaing dengan negara lain dalam produk-produk pertanian bernilai tambah.
Sementara itu, dukungan juga datang dari daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan kesiapan wilayahnya untuk mengambil peran dalam program hilirisasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti kelapa, pala, dan cengkeh. Menurutnya, selama ini komoditas tersebut lebih banyak dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah yang diterima petani masih terbatas.
“Hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara,” ujarnya.
Sherly mencontohkan, Maluku Utara telah memiliki pabrik pengolahan produk turunan kelapa yang berdampak positif terhadap harga jual di tingkat petani. Dengan adanya program hilirisasi nasional, ia optimistis pengembangan bibit unggul dan industri pengolahan dapat semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
“Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.
Program hilirisasi komoditas lokal yang tengah digencarkan pemerintah dinilai menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara agraris yang disegani. Dengan dukungan anggaran besar, sinergi lintas sektor, serta kesiapan daerah, Indonesia diyakini mampu memperkuat posisi di pasar global dan menghadirkan manfaat nyata bagi petani hingga konsumen.
