Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang muncul dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, dengan menjadikan reformasi perpajakan sebagai salah satu prioritas utama.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa arah kebijakan fiskal tidak akan bergeser dari semangat keadilan sosial.
“Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, dan reformasi perpajakan akan terus berlanjut,” kata Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa agenda reformasi itu tidak hanya soal penerimaan, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik.
“Kita harus membangun sistem perpajakan yang efisien dan adil melalui digitalisasi layanan serta peningkatan integritas administrasi,” tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal harus sejalan dengan keberpihakan kepada masyarakat. Kebijakan insentif yang sedang berjalan akan diteruskan, termasuk dukungan pajak untuk sektor perumahan dan UMKM, sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat
“Kebijakan fiskal harus tetap pro-rakyat, dengan memastikan tidak ada beban pajak baru yang memberatkan masyarakat kelas bawah dan menengah. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah konkret,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga memaparkan pilar reformasi yang sedang digarap. “Kami sedang menyusun lima pilar utama reformasi pajak, mulai dari digitalisasi sistem, basis data yang kuat, hingga pengawasan berbasis teknologi informasi,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Risyad Fahlefi menekankan agar suara rakyat benar-benar diakomodasi. Dalam pandangannya, reformasi harus menyentuh substansi, bukan sekadar teknis.
“Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, misalnya pajak, agar tidak dinaikkan oleh presiden dan pemerintah. Yang kita perlu lakukan adalah perbaikan-perbaikan di banyak sektor, termasuk sistem perpajakan yang diharapkan lebih inklusif dan transparan,” terangnya.
Senada, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan mengingatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keadilan. Kebijakan fiskal harus mencerminkan keadilan sosial, agar tidak terjadi kesenjangan antara elite ekonomi dengan rakyat kecil.
“Perpajakan harus adil, jangan sampai kalangan atas mendapatkan amnesti sementara masyarakat bawah justru mengalami kenaikan beban pajak,” tuturnya.
