JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dalam RAPBN 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran tersebut mencakup dukungan dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan.
“Tadi Presiden mendesak pentingnya ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, dan seluruh rantai pasok pangan nasional,” ujarnya.
Dari total anggaran itu, Rp114,1 triliun diarahkan untuk memperkuat produksi. Pemerintah menyalurkan dukungan melalui penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah baru, bantuan benih unggul, serta pengembangan kawasan strategis pertanian.
“Dukungan ini juga masuk melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa Ketahanan Pangan. Harapannya, produktivitas dan kesejahteraan petani serta nelayan semakin meningkat,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp6,4 triliun untuk menjaga konsumsi masyarakat dengan harga pangan yang terjangkau. Anggaran ini digunakan untuk program bantuan kerawanan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat agar tetap bisa mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau,” tambahnya.
Untuk memperkuat distribusi, pemerintah mengalokasikan Rp29,9 triliun.
Anggaran ini mencakup pembangunan jalan usaha tani, perbaikan infrastruktur distribusi di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan oleh Bulog.
“Bulog ditugaskan menjaga stok beras dan gabah hingga 3 juta ton, dengan anggaran Rp22,7 triliun. Ini langkah penting agar kita siap menghadapi gejolak harga dan pasokan,” tegas Sri Mulyani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Kementan akan fokus mewujudkan swasembada pangan pada 2026.
“Dengan berbagai tantangan yang ada, target kita adalah mencukupi kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementan akan bekerja cepat untuk mencapai swasembada pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan percepatan pembangunan kawasan pangan, energi, dan air sesuai Inpres Nomor 14 Tahun 2025 serta Keppres Nomor 19 Tahun 2025.
“Inpres itu meminta kita mempercepat kedaulatan pangan, energi, dan air. Ini kedaulatan bangsa sebetulnya,” ujar Zulhas.
Ia menyebutkan beberapa kawasan prioritas sudah ditetapkan, di antaranya Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
