Jakarta — Pemerintah menyoroti hambatan regulasi dalam dunia kerja profesional yang dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya pengangguran di kalangan lulusan sarjana.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyebut adanya praktik mafia regulasi yang merugikan lulusan dan mempersempit akses kerja, khususnya di bidang-bidang seperti farmasi dan kedokteran.
Menurut Immanuel, regulasi yang mewajibkan pendidikan profesi tambahan sering kali menjadi beban berat bagi lulusan. Biaya pendidikan profesi yang tinggi membuat banyak lulusan tidak mampu melanjutkan studi, sementara di sisi lain mereka dituntut segera bekerja. Akibatnya, mereka tertahan di antara kelulusan dan dunia kerja.
“Kerja profesi itu kan pakai uang lagi. Di sisi lain orang tua, keluarganya nuntut untuk yang lulus ini agar segera bekerja. Tuntutan untuk melanjutkan sekolah profesi nggak ada karena nggak ada uang. Belum, kalau pun sudah sekolah profesi. Berkali-kali mereka tidak diluluskan. Artinya ada mafia kesehatan, ada mafia regulasi di situ,” ujarnya.
Data menunjukkan angka pengangguran dari lulusan sarjana diperkirakan mencapai satu juta orang. Immanuel menegaskan bahwa masalah ini bukan soal kemampuan, tetapi sistem yang tidak adil dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Ia menekankan pentingnya membongkar praktik-praktik curang yang mengakar di dunia pendidikan profesi dan ketenagakerjaan.
Ia juga menyatakan bahwa regulasi selama ini kerap menjadi sarana bagi kelompok tertentu untuk bermain kepentingan.
“Regulasi ini pasti perjalanan kepentingan. Nah itu kita akan cari dan kita akan kerjasama,” katanya.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Immanuel menegaskan kesiapannya untuk mengambil langkah tegas terhadap mafia regulasi. Ia merasa memiliki mandat kuat untuk membersihkan sistem dari pihak-pihak yang mempermainkan nasib generasi muda.
“Nah, sekarang kita dengan hadirnya pemerintah Pak Prabowo, mafia-mafia itu kita lawan. Apalagi saya ada menteri saya, ada wamen, gue lawan tuh kayak gitu-gitu,” tegasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menggandeng berbagai pihak untuk menata ulang regulasi dan membuka jalan masuk yang lebih adil ke dunia kerja profesional. Langkah ini mencakup audit terhadap lembaga pendidikan profesi dan evaluasi terhadap sistem kelulusan.
Immanuel menyebut langkah konkret sedang disusun untuk memitigasi kerugian yang selama ini dialami lulusan. Pemerintah menargetkan reformasi menyeluruh agar proses transisi dari pendidikan ke kerja berjalan transparan dan tidak terhambat oleh kepentingan tersembunyi.
