.jpeg)
Jakarta — Pemerintah menetapkan program-program sosial sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kebijakan anggaran tahun depan diarahkan untuk menjawab langsung kebutuhan masyarakat, terutama melalui program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar penguatan sumber daya manusia dan sektor kesehatan.
“Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, mulai dari makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, hingga berbagai inpres jalan dan infrastruktur ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, program sosial seperti makanan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi dua dari sejumlah program strategis yang dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Upaya ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun fondasi sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, sehat, dan produktif,” jelasnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut akan didukung dengan alokasi anggaran yang proporsional dan berkelanjutan.
“Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2026. Dokumen penting tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 15 Agustus 2025.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Rencananya, Presiden akan menyampaikan kepada DPR pada 15 Agustus,” katanya.
Ia menambahkan bahwa berbagai pokok isi dan asumsi makro RAPBN 2026 telah disampaikan kepada Presiden guna memperoleh arahan akhir terhadap penajaman prioritas anggaran.
“Fokus pemerintah tidak hanya pada efektivitas belanja negara, namun juga pada keberlanjutan fiskal jangka panjang,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat melalui program-program konkret, APBN 2026 diharapkan menjadi instrumen utama dalam memperkuat kualitas hidup rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. ()
