Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan penting terkait agenda pemberantasan korupsi dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk menghapus budaya korupsi di Indonesia.
“Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia,” ucapnya dengan suara lantang.
Presiden mengakui bahwa perjuangan melawan korupsi bukanlah pekerjaan ringan.
Ia menyampaikan bahwa dirinya kerap mendapat ejekan dan ancaman atas langkah-langkah berani yang diambil.
“Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam,” ungkap Prabowo.
Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak akan mundur dan siap mengorbankan segalanya demi bangsa.
“Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” tegasnya.
Presiden juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus disertai pengembalian kerugian negara.
“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung UU perampasan aset, saya mendukung, enak saja sudah nyolong enggak mau kembalikan aset,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Prabowo kembali menegaskan tekad untuk menegakkan hukum dan melindungi kekayaan negara agar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Saya berkali-kali mengatakan, saya akan tegakkan hukum mereka yang melanggar, hukum mereka yang mencuri kekayaan negara, akan saya tindak,” tegas Presiden.
Mendukung pernyataan Presiden, organisasi Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan apresiasi atas ketegasan Prabowo dalam memberantas korupsi.
Pendiri MKK, Najib Salim Atamimi, menyebut bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan kabar baik bagi bangsa.
“Ini komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Budaya koruptif, memang harus segera dihilangkan, diberantas dari Indonesia,” kata Najib.
Najib menegaskan bahwa semua pihak, terutama lembaga penegak hukum, harus mendukung langkah Presiden. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif seluruh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi.
“Untuk memperbaiki bangsa ini, tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan Presiden saja. Tapi seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban,” pungkas Najib. (_)
