Papua – Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya tengah menggagas langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis berasrama yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dipandang sebagai solusi inklusif dalam menjawab tantangan akses pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk Tanah Papua.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di dua titik strategis, yakni Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Kedua daerah tersebut dinilai memiliki tingkat keamanan yang relatif stabil dan berpotensi menjadi proyek percontohan dalam pelaksanaan program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, agar tetap bisa melanjutkan sekolah,” ujar Meki Nawipa di Timika.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan seluruh kebutuhan pendirian sekolah berasrama tersebut dapat terpenuhi. Meski tahapan persiapan masih berlangsung, Nawipa menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk menyediakan pendidikan yang setara, berkualitas, dan tanpa biaya bagi seluruh anak Papua Tengah.
Komitmen serupa juga disuarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk segera menyiapkan lahan guna mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di enam lokasi, yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Kota Sorong.
“Prinsipnya, sekolah ini berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Maka kami minta mereka segera siapkan lahan. Sekolah ini diharapkan menjadi jembatan bagi mereka agar tidak putus sekolah dan tetap mendapat layanan pendidikan yang berkualitas,” jelas Elisa Kambu di Sorong.
Ia menambahkan bahwa laporan lisan terkait kesiapan lahan telah disampaikan oleh sejumlah kepala daerah. Namun, dokumen administrasi resmi masih dalam proses penyusunan untuk kemudian diajukan ke pemerintah provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat.
Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi, khususnya di Papua. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan jangka pendek, tetapi juga diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan akses dan mutu pendidikan.
Dengan dukungan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan segera terwujud dan menjadi contoh nyata keberhasilan pembangunan pendidikan inklusif di Papua. Langkah ini juga menandai hadirnya negara dalam memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga, tanpa memandang latar belakang maupun lokasi geografis.
