Papua – Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya tengah menggagas langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis dan berasrama yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk di Tanah Papua, sebagai upaya nyata menghadirkan pendidikan yang setara dan berkualitas.
Di Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di dua kabupaten strategis, yakni Nabire dan Mimika. Kedua wilayah dinilai relatif aman dan potensial sebagai lokasi percontohan untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif.
“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, agar tetap bisa melanjutkan sekolah,” ujar Meki Nawipa di Timika.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan sekolah berpola asrama tersebut. Meski tahap persiapan membutuhkan waktu, Nawipa memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen kuat untuk menghadirkan layanan pendidikan yang menyeluruh bagi seluruh anak Papua Tengah.
Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyiapkan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat di enam wilayah, yakni Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Kota Sorong.
“Prinsipnya, sekolah ini berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Maka kami minta mereka segera siapkan lahan. Sekolah ini diharapkan menjadi jembatan bagi mereka agar tidak putus sekolah dan tetap mendapat layanan pendidikan yang berkualitas,” jelas Elisa Kambu di Sorong.
Kambu juga menyebut bahwa sejumlah kepala daerah telah memberikan laporan lisan mengenai kesiapan lahan. Namun, dokumen resmi dalam bentuk usulan administratif masih ditunggu untuk kemudian disampaikan ke tingkat provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pendidikan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selain menjadi solusi terhadap rendahnya angka partisipasi sekolah di wilayah 3T, program ini juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat posisi masyarakat Papua melalui sektor pendidikan.
Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan program ini. Dukungan lintas sektor diharapkan mempercepat pembangunan serta menjadikan Sekolah Rakyat sebagai simbol keberhasilan negara dalam memberikan layanan dasar yang inklusif, khususnya bagi masyarakat yang selama ini berada di wilayah-wilayah terluar.
Dengan langkah konkret ini, pemerintah membuktikan kehadirannya dalam menjawab tantangan akses pendidikan di Tanah Papua, sekaligus membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.
